"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.
Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.
"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.
Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.
Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut.
